Registrasi SIM-card Kamu untuk Melindungi Diri dari Kejahatan Siber

Posted at 2017-11-13 12:10:00 on TECH SAINS by Redaksi
Foto : Shutterstock

Pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya dengan membuatnya mewajibkan semua pengguna ponsel dengan kartu SIM prabayar untuk mendaftarkan nomor atau nomor mereka di database nasional.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan operator telekomunikasi di seluruh negeri untuk memastikan bahwa setiap orang dengan kartu SIM prabayar ikut berperan dalam proses registrasi.

Menurut unit Special Crimes Research dari Polda Metro Jaya, 785 insiden kejahatan siber dilaporkan terjadi pada tahun 2014, di mana 404 kasus melibatkan kecurangan, termasuk kecurangan yang dilakukan melalui pesan teks.

Dengan memiliki semua 360 juta nomor telepon seluler prabayar yang terdaftar di database nasional akan sangat membantu mencegah kejahatan semacam itu. Lagi pula, tidak ada cara untuk mengidentifikasi individu yang menggunakan nomor telepon seluler secara tepat.

Perlu juga dicatat bahwa populasi Indonesia saat ini adalah 261 juta. Dengan kata lain, banyak orang di nusantara menggunakan lebih dari satu nomor ponsel aktif.

“Kami telah menemukan bahwa beberapa orang bahkan menggunakan 123456 atau James Bond sebagai nama yang terdaftar dengan nomor ponsel mereka. Apakah kita benar-benar memiliki 360 juta pengguna ponsel sebenarnya? Berapa banyak dari jumlah ini yang menggunakan nama palsu dan data palsu? tidak bisa diverifikasi,” kata Merza Fachys, ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI).

Untuk mengatasi ancaman kejahatan siber yang sebenarnya, semua nomor telepon seluler prabayar harus terdaftar antara 31 Oktober 2017 dan 28 Februari 2018, menggunakan nomor kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Menurut Ahmad Ramli, direktur jenderal teknologi pos dan informatika di kementerian komunikasi, masyarakat antusias mengikuti registrasi.

Pada 7 November di siang hari, 46.559.400 nomor ponsel prabayar telah terdaftar.

“Ini menunjukkan antusiasme dan dukungan masyarakat yang luar biasa untuk program ini,” kata Ahmad dalam jumpa pers hari Selasa di Forum Merdeka Barat 9.

“Ini juga membantu menangkal rumor yang beredar bahwa persyaratan pendaftaran ini hanya tipuan belaka,” tambahnya, mengacu pada informasi yang tidak tepat yang menyebar pekan lalu. Yang satu mengklaim bahwa registrasi kartu prabayar itu tidak wajib, sementara yang lain mengatakan bahwa 31 Oktober adalah hari terakhir untuk mendaftar.

Fokus pada kartu SIM prabayar sangat penting. Menurut agen digital global We Are Social, 98 persen pelanggan telepon seluler di negara itu adalah pelanggan prabayar mulai Januari 2017.

Kementerian tersebut mensyaratkan agar NIK (nomor KTP) dan KK disediakan dalam mendaftarkan nomor telepon prabayar.

Mereka yang telah terdaftar hanya dengan nomor NIK mereka diminta untuk mengirimkan nomor KK mereka melalui SMS ke 4444.

Ahmad mengatakan, bagaimanapun, bahwa orang harus sadar bahwa mereka mungkin menghadapi masalah saat mendaftarkan jumlahnya melalui pesan teks atau melalui fasilitas online, karena tingginya jumlah orang yang mencoba mendaftar pada saat bersamaan.

“Jangan khawatir, masih ada waktu sampai Februari mendatang. Anda harus mengikuti petunjuk jika Anda tidak bisa mendaftar dengan sukses,” katanya.

Selain registrasi kartu prabayar melalui SMS, operator layanan seluler Indosat, XL Axiata (XL), Telkomsel, Hutchison 3 Indonesia (Tri) dan Smartfren telah membuka fasilitas registrasi online di situs resmi mereka. Fasilitas ini mengharuskan pengguna untuk memasukkan nomor kartu identitas mereka (NIK) dan kartu keluarga (KK).

Layanan registrasi SMS dan online tidak dipungut biaya. Pelanggan XL, Indosat dan Tri juga dapat mengunjungi kios layanan operator untuk mendaftar secara langsung. Pelanggan Telkomsel dapat meminta bantuan dari call centernya tanpa harus mengunjungi kios layanan.

Komisioner Regulator Telekomunikasi Indonesia (IAI) I Ketut Prihadi Kresna melihat potensi yang luar biasa bagi warga negara. Dia mengatakan pendaftaran wajib nomor ponsel merupakan langkah positif dalam menangkap peluang emas ini.

“Ini akan memungkinkan peredaran hoax, penipuan dan lainnya, kegiatan serupa mudah dilaporkan, dan ini akan memungkinkan pihak berwenang untuk lebih mudah menemukan identitas pelaku,” kata Kresna.

Orang asing yang tinggal di Indonesia, sementara itu, harus menyertakan paspor, Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Izin Tinggal Permanen (KITAP) ke pusat layanan operator seluler mereka dan mendaftarkan nomor telepon mereka.

Masyarakat memiliki waktu hingga 28 Februari untuk mendaftarkan nomor kartu SIM prabayar mereka. Mereka yang gagal memenuhi tenggat waktu ini akan membiarkan layanan ponsel mereka terhambat secara bertahap, dan jumlahnya akan terblokir sepenuhnya jika mereka belum terdaftar pada 28 April 2018.


Sumber : Jakarta Post

KOMENTAR
Log In untuk menambahkan komentar
Belum ada komentar
Baca Lainnya