Sulitnya Merevolusi Perguruan Tinggi Kita

Posted at 2018-05-02 18:12:00 on OPINI by Yudi Kobo
Foto : Shutterstock

Sejatinya memang sudah saatnya pendidikan tinggi kita berubah secara radikal dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Bukan sekadar mengandalkan pendekatan pembelajaran blended learning maupun distance learning sebagaimana disarankan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Melainkan juga mengubah struktur kurikulum, sistem, dan kebijakan yang menghambat laju pembaruan pendidikan tinggi. Pemerintah tampak sadar betul, jika pendidikan tinggi tak lekas berubah di era disrupsi ini, ia potensial gulung tikar. Digilas beragam jenis layanan pendidikan berbasis teknologi digital yang lebih murah, fleksibel, dan mengakomodasi kebutuhan individu seperti Youtube, edX.org dan sejenisnya.

Rekomendasi Kemenristek Dikti Belum Operasional

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristek Dikti, misalnya, merekomendasikan perlunya literasi baru dalam menghadapi revolusi industri 4.0 (17/1/2018). Secara khusus Kemenristek Dikti menghendaki perguruan tinggi melakukan reorientasi kurikulum, menyelenggarakan blended learning, dan mengembangkan unit khusus untuk melayani kebutuhan life-long learning alumninya.

Pada rekomendasi reorientasi kurikulum, arahnya memberi bekal literasi baru (data, teknologi, dan humanities), kegiatan ekstrakurikuler untuk mengasah jiwa kepemimpinan dan kemampuan bekerja dalam tim, dan kewirausahaan serta magang. Jika kita cermati, rekomendasi tersebut masih tampak parsial. Sifatnya yang belum operasional bahkan membuat bingung kampus-kampus yang sudah merasa mapan dan aman di zona nyaman.

Saran untuk reorientasi tujuan pendidikan tinggi dari Waras Kamdi (Kompas, 3/3/2018) sangat bagus dan perlu didiskusikan lebih lanjut. Ia merekomendasikan kurikulum "prasmanan", yakni kurikulum yang menyediakan segala macam menu materi untuk dipilih secara bebas oleh mahasiswa. Juga pembelajaran yang bersifat personal dan fleksibel, serta perubahan nomenklatur program studi sesuai perubahan ilmu pengetahuan dan sosial yang begitu cepat.

Hanya saja saran yang menyasar pada dimensi filosofis-paradigmatik dan serba ideal tersebut tampaknya akan selalu membentur tembok besar yang bernama cara pandang, kebiasaan, dan sistem yang telanjur mapan.

Sebenarnya, sejak akhir 1990-an terdapat satu paradigma pembelajaran yang potensial mengubah secara radikal cara siswa-siswi kita belajar, yakni konstruktivisme. Wacana pendidikan demokratis dan humanis yang didukung paradigma konstruktivisme dikampanyekan oleh para pakar pendidikan dan jadi bahan perkuliahan di kampus-kampus pendidik calon guru atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).Namun hingga sekarang wacana tersebut sekadar wacana. Cara mengajar dosen di perguruan tinggi masih sama. Kental pembelajaran berparadigma behaviorisme ketimbang konstruktivisme, apalagi konektivisme. Tata ruang kelas juga tidak berubah, masih sama kaku seperti masa penjajahan Belanda. Faktor usia dan perasaan sudah merasa paling benar dengan pembelajaran yang telah dilakukan sebelum-sebelumnya bisa jadi telah membuat para dosen di perguruan tinggi enggan berubah.

Barangkali hanya kampus-kampus seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan lainnya yang punya visi jauh ke depan dan keberanian lebih yang mampu berubah. LPTK-LPTK eks-Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) walau sekarang sebagian besar sudah berganti status menjadi universitas, tampak masih terpaku pada paradigma lama.

Wujudnya antara lain: perkuliahan masih berpusat di ruang kelas dan dosen, presensi ketat bagi dosen untuk hadir secara fisik di kampus, dan lebih menekankan pada transfer pengetahuan ketimbang produksi pengetahuan secara kolaboratif. Rekomendasi dari Kemenristek Dikti mengenai blended learning dan lainnya dalam menghadapi era disrupsi akan mental karena kampus mengunci dirinya terhadap perubahan.

Dunia di luar kampus adalah dunia yang selalu bergerak dan berubah cepat, tidak pasti dan sulit terprediksi, sering berlogika non-prosedural, acak, dan non-linier. Selain bekerja di institusi pemerintah sebagai aparat sipil maupun militer, hampir semua pekerjaan bersifat tidak tetap. Buka tutup usaha dan berpindah jenis pekerjaan jadi hal lumrah. Hal yang dicari anak-anak generasi digital (digital native) justru bukan kemapanan, melainkan tantangan.

Jika ingin benar-benar match dan mampu menjawab perubahan dunia tersebut, perguruan tinggi juga harus berubah secara radikal. Harus melakukan redefinisi bahwa belajar tak boleh bergantung pada ruang kelas dan dosen. Artinya, kuliah tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kehadiran fisik di kelas bukan lagi kewajiban, yang penting pembelajaran berjalan dan betul-betul bermakna bagi mahasiswa. Jika pimpinan perguruan tinggi punya visi jauh ke depan dan berani, perubahan ini bisa dilakukan.

Namun, kendala utamanya sebenarnya adalah pada pemahaman mengenai jenis pendidikan dan struktur kurikulum. Kurikulum "prasmanan" dan lainnya yang direkomendasikan Waras Kamdi (Kompas, 3/3/2018) tak akan pernah terwujud selama nomenklatur keilmuan dan paradigma layanan pendidikan berbasis program studi yang kaku. Sementara di dunia maya jutaan layanan pendidikan bebas diakses untuk memenuhi kebutuhan belajar individual.

Layanan Kursus Daring bak jamur

Sekarang banyak mahasiswa merasa lebih bisa memahami materi dengan mengakses video tutorial dari Youtube dan Khan Academy. Layanan kursus daring (online) pun menjamur, misalnya edX.org, Udacity.com, Udemy.com, Coursera.org. Termasuk hadirnya beragam platform Massive Open Online Course (MOOD) seperti Moodle, Edmodo, dan Schoology. Bagi yang berminat tinggal mendaftar dan langsung akan dipandu belajar secara lebih personal.

Swaraj University di India

Di India terdapat Swaraj University yang berlogika serupa. Jadi, mahasiswa yang datang tidak diberi satu paket kurikulum baku, melainkan diarahkan untuk menyusun kurikulumnya sendiri secara personal. Karakteristik seperti ini sebenarnya sudah dilakukan di berbagai perguruan tinggi di luar negeri, yakni pada program Ph.D. by research. Mereka tidak diberi paket kurikulum, melainkan dibebaskan memilih tema riset dan mata kuliah jika dibutuhkan. Kampus lebih berperan sebagai penyedia, fasilitator, dan pengelola layanan.

Open University di Inggris

Hal senada juga dilaksanakan pada layanan Open University, seperti di Inggris, yakni mahasiswa bisa mengambil mata kuliah secara bebas dari berbagai universitas anggota konsorsium. Walau tak sama persis dengan Swaraj University, praktik perkuliahan lintas program studi, fakultas, dan kampus adalah terobosan radikal untuk betul-betul memberikan layanan sesuai kebutuhan mahasiswa.

Soal gelar bisa diambil dari struktur mata kuliah yang dominan berasal dari program studi tertentu. Atau bisa jadi akan membuahkan hal baru berupa gelar baru yang khas dan unik dengan nomenklatur baru juga. Lulusan perguruan tinggi akan jadi profesional di bidang apa mestinya bukan lagi hal yang perlu dikhawatirkan. Karena yang akan menerima mereka adalah dunia kerja yang nomenklaturnya cepat berubah.

 

Kesimpulan

Jika nomenklatur keilmuan dan program studi kita masih kaku dan tidak berubah, pasti akan gagap menjawab tantangan zaman. Bukankah perusahaan sekelas Google dan Ernst & Young sudah tak lagi melakukan rekrutmen pekerjanya berdasarkan ijazah dan gelar? Jika hal tersebut bisa dilakukan, maka kita akan melihat wajah dan jiwa baru dari perguruan tinggi, yang mampu menjawab tantangan revolusi industri 4.0 di era disrupsi ini.

 

Penulis : Edi Subkhan,pengajar pada Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang (UNNES).
Edit : Yudi Kobo

 
KOMENTAR
Log In untuk menambahkan komentar
Belum ada komentar
Baca Lainnya