Novel Baswedan Korban Lemahnya Perlindungan Terhadap Penegak Hukum?

Posted at 2017-04-12 18:00:00 on OPINI by Redaksi
Foto : Kompas.com

Kalian tentu sudah mendengar atau membaca berita tentang musibah yang menimpa penyidik senior KPK, Novel Baswedan.

Seperti dilansir dari Tempo, Selasa, 11 April 2017, wajah penyidik KPK tersebut disiram air keras oleh orang tak dikenal setelah salat subuh berjemaah di masjid dekat rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Novel kini tengah dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading.

Berita disiramnya Novel dengan air keras ini memang cukup menggemparkan. Namun ternyata, bukan kali ini saja “musibah teror” menimpa Novel. Tahun 2016 lalu, jika masih ingat, Novel juga pernah ditabrak lari oleh mobil ketika sedang mengendarai sepeda motor menuju kantornya di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia juga pernah dituntut atas meninggalnya seorang tahanan ketika masih jadi penyidik di Bengkulu pada 2004 lalu.

Segala teror yang menimpa sepupu calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini nampaknya berhubungan erat dengan pekerjaannya sebagai penyidik. Pasalnya, semuanya terjadi setelah ia memimpin penyidikan berbagai kasus besar, di antaranya kasus korupsi simulator SIM di kepolisian. Terpidana kasus ini adalah Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Novel sekarang tengah menyidik perkara megakorupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang telah merugikan negara sebesar Rp23 triliun, yang melibatkan banyak nama besar. Menurut laporan Kumparan awal Maret lalu, beberapa nama memiliki potensi besar untuk menjadi tersangka, termasuk Setya Novanto, Anas Urbaningrum, Gandjar Pranowo, hingga Ade Komarudin.

Seorang petinggi KPK menyebut Novel sebagai salah satu penyidik terbaik di lembaga tersebut. Ia juga dikenal sebagai penyidik yang lurus hati. Menurut laporan Tempo, keputusannya bergabung dengan KPK sebagai penyidik membuat dia tak disukai di kepolisian. Dalam sebuah mailing list internal kepolisian, namanya dijelek-jelekkan setelah memimpin penggeledahan di Korps Lalu Lintas pada Juli lalu. Mantan polisi tersebut dicap sebagai “pengkhianat yang hendak menghancurkan korps.”

Terlepas dari ketidak-populeran Novel di kepolisian, kasus yang baru saja menimpanya ini bisa menjadi momentum untuk melakukan tindakan pencegahan, agar tak ada lagi kekerasan yang menimpa para penegak hukum. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dalam siaran persnya menuntut dibentuknya prosedur khusus perlindungan penegak hukum yang menghadapi resiko ancaman tinggi dalam aktivitas mereka.

Menurut laporan ICJR, kejadian tindak kekerasan kepada penegak hukum tersebut sebenarnya juga bukan pertama kalinya. Pada tahun 26 Mei 2004 silam, Jaksa Ferry Silalahi ditembak mati oleh orang yang terkait dengan perkara terorisme yang sedang ditanganinya.  Tiga tahun sebelumnya, pada 26 Juli 2001 terjadi pembunuhan terhadap Hakim Agung Syafiudin Kartasasmita yang juga terbukti terkait dengan perkara yang ditanganinya.

Tuntutan ICJR memang masuk akal, karena sesuai dengan undang-undang terorisme. Namun sayangnya, undang-undang yang mengatur perlindungan bagi penegak hukum yang berpotensi mendapat ancaman teror dan kekerasan hanya satu itu saja. Ada regulasi lain yang mengatur perlindungan penegak hukum, yakni Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Selebihnya, belum ada regulasi lain yang mengatur hal tersebut.

Beberapa instansi penegak hukum mungkin punya prosedur khusus dalam melindungi personil mereka, namun prosedur semacam itu memiliki kelemahan, karena karena tidak memiliki basis hukum yang kuat, yang tentu akan menimbulkan berbagai kesulitan dalam implementasinya, termasuk kesulitan pada aspek pembiayaan.

Menurut ICJR, kasus Novel Baswedan merupakan momentum tepat bagi pemerintah untuk mulai menyusun kebijakan yang mengatur mengenai perlindungan penegak hukum dan keluarganya dari potensi ancaman kekerasan dan teror. Perlindungan tersebut minimal sebaiknya mencakup perlindungan atas ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas, dan pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Jangan sampai kelemahan dalam sistem perundang-undangan memiliki celah yang bisa melemahkan proses penegakan hukum di Indonesia.

 

Sumber :

Kumparan.com

Tempo.co

Siaran Pers ICJR (Selasa, 11 April 2017)

KOMENTAR
Log In untuk menambahkan komentar
Belum ada komentar
Baca Lainnya