Opini : 51 Persen Saham Freeport. Akan Menjadi milik NKRI ?

Posted at 2017-08-31 13:13:00 on OPINI by Yudi Kobo

Proses perundingan Freeport selesai lebih cepat dari waktu yang ditargetkan pada Oktober 2017. Hasilnya, perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) ini pun sepakat untuk mendivestasikan sahamnya pada negara sebesar 51 persen dan berniat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) hingga Januari 2022.

"Pertama ini mandat presiden dan bisa diterima Freeport Indonesia bahwa divestasi yang akan dilakukan menjadi 51 persen total," kata Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, kerja sama pemerintah dengan Freeport bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Perundingan yang memakan waktu lama dan mulai insentif sejak tiga sampai empat bulan lalu bisa dikerjakan dengan maksimal.

"Walaupun ini tidak mudah, dengan berbagai upaya semaksimal bisa dilakukan dan dengan kerjasama yang baik dari semua instansi pemerintah itu dicapai beberapa hal," ujarnya.

Adapun kesepakatan yang dihasilkan pertama, Freeport sepakati mendivestasikan 51 persen sahamnya kepada negara. Hal ini pun sesuai dengan mandat Presiden Jokowi dalam perundingan ini.

"Jadi pada saat ini sedang ditudingkan detail dan akan dimasukkan dalam lampiran IUPK yang tidak akan bisa diubah sampai konsesi atau kontraknya selesai. Jadi detail timing arahan Presiden bisa diselesaikan minggu ini. Kalau harga pasti negosiasi," papar Jonan.

Kedua, Freeport sepakat berkomitmen bangun smelter dalam lima tahun sampai Januari 2022 atau sewaktu perjanjian IUPK diterbitkan. Untuk detailnya akan dibahas.

Kemudian, hal ketiga yang disepakati adalah Freeport sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara sehingga lebih baik dari penerima di rezim menggunakan Kontrak Karya (KK).

"Jadi itu beberapa hal yang disepakati pertama itu ke depan itu tidak lagi tidak ada KK dan IUPK dan divestasi 51 persen dan ketiga itu Freeport sepakat bagaimana meningkatkan penerimaan negara dan smelter," ujar Jonan.

APA SAJA PERBEDAAN PERUNDINGAN PEMERINTAH DENDAN PT FREEPORT INDONESIA PADA SEBELUM TAHUN 2017 DAN SESUDAH 2017

kesdm (1)

Komentar dari netizen di akun facebooknya terkait hal ini juga menarik

Nilai 100% saham freeport adalah 211 trilyun 51% nya berati sekitar 107 triliun.
Holding BUMN pertambangan RI hanya mempunyai asset sekitar 58 triliun... bagaimana critanya bisa mborong 51% saham freeport.... alternatif nya ngutang atau holding BUMN hanya sbg broker saham...  - Fahmi Mbrebes

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), penawaran saham diprioritaskan pada pemerintah pusat, lalu ke pemerintah daerah bila pusat tidak berminat, kemudian prioritas berikutnya ke BUMN, BUMD, dan terakhir swasta nasional. - Tongari Irawan Sianturi

Tinggal nunggu hingga 2021 sj Indonesia bisa ambil alih freeport senilai 210 trilliun dg gratis koq malah harus keluarkan dana trilliunan utk beli sahamnya, aneh...... - Agung Britantono

Freeport bersedia sahamnya dibeli sehingga saham pemerintah jadi 51 persen. Mudah-mudahan APBN mampu membeli, atau BUMN /Pemda. Skema lain di jual di bursa juga mungkin, tapi siapa yang jamin Freeport tidak ikut membeli. Persoalan sekarang berapa nilai saham yang pemerintah mampu beli melalui APBN yang sedang sulit saat ini. Jalan masih panjang, mudah2an tidak kalah cerdik dalam negosiasi. Catatan yang perlu diingat, Beberapa kali freeport berbohong untuk bangun smelter untuk ikuti syarat UU minerba kita. Itulah mengapa izin ekspornya dicabut selama ini. Freeport bandel tapi licin. - Agus Purwanto

 


Sumber : theglobal-review.com

KOMENTAR
Log In untuk menambahkan komentar
Belum ada komentar
Baca Lainnya