Nasib Muslim Rohingya di Tangan Militer Myanmar: Akankah Suu Kyi Bertindak?

Posted at 2017-09-08 17:00:00 on OPINI by Redaksi
Aung San Suu Kyi telah banyak dikritik karena gagal menghentikan tindakan kejam terhadap Rohingya. (Photo credit EPA)

Kalian tentu tahu bahwa saat ini orang-orang Rohingya tengah mengalami kekejaman luar biasa yang dilakukan oleh Militer Myanmar, dengan alasan menumpas gerilyawan Rohingya yang menyerang pasukan keamanan. Namun hingga saat ini, warga sipil Rohingya ikut dibunuh dengan sadis, termasuk wanita dan anak-anak. Sementara dunia hanya bisa mengecam, bagaimana dengan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, peraih hadiah Nobel Perdamaian?

Militer Myanmar tampaknya telah melakukan taktik bumi hangus terhadap Muslim Rohingya yang merupakan “kekejaman hebat” sejak tahun lalu. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa kemungkinan besar militer Myanmar telah melakukan “kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Puluhan ribu etnis Muslim Rohingya yang putus asa melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine, di mana operasi militer pemerintah dimulai setelah serangan tentara Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) pada 25 Agustus. Sejak saat itu, militer Myanmar melaporkan hampir 400 orang telah terbunuh, sebagian besar adalah gerilyawa.

Seorang gadis pengungsi Rohingya duduk di samping ibunya yang bertetangga setelah melintasi perbatasan Bangladesh-Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, 6 September 2017 (Photo credit Reuters)

Seorang gadis pengungsi Rohingya duduk di samping ibunya yang bertetangga setelah melintasi perbatasan Bangladesh-Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, 6 September 2017 (Photo credit Reuters)

Namun pengungsi Rohingya yang berhasil mencapai Bangladesh melaporkan kekejaman yang meluas oleh militer, termasuk pembunuhan warga sipil yang disengaja. Gerilyawan ARMA mengatakan bahwa mereka bertindak karena adanya pelanggaran militer, yang dilaporkan telah memindahkan sebuah batalyon ke wilayah tersebut sekitar sebulan yang lalu dan memicu kekhawatiran PBB atas nasib orang-orang Rohingya.

Myanmar tidak mengakui hak asasi manusia Rohingya, termasuk kewarganegaraan di negara kelahiran mereka, dan telah menyebabkan penganiayaan dan kekejaman yang begitu mengerikan, sehingga ratusan ribu orang melarikan diri atau hidup menderita di kamp-kamp.

Jumat (1/9) lalu, kelompok hak asasi manusia yang berpusat di Bangkok, Fortify Rights menerbitkan laporan saksi mata yang mengerikan dari orang-orang Rohingya yang berhasil lolos dari desa Chut Pyin di kota Rathedaung.

Mereka mengklaim sekitar 200 pria Rohingya, wanita dan anak-anak telah dibunuh oleh pasukan keamanan Myanmar dan penduduk desa etnis Rakhine setempat.

Pengungsi Rohingya dari Myanmar setelah melintasi perbatasan secara ilegal di dekat Amtoli, Bangladesh, pada akhir Agustus. (Photo credit Adam Dean untuk The New York Times)

Tentara Myanmar dilaporkan telah menangkap sekelompok besar pria Rohingya, membawa mereka ke gubuk bambu terdekat, dan membakar gubuknya; membakar mereka sampai mati, menurut laporan tersebut.

“Saudara laki-laki saya terbunuh. (Tentara Myanmar) Membakarnya bersama dengan kelompok tersebut,” lapor Fortify Rights mengutip kesaksian Abdul Rahman (41) dari Chut Pyin.

“Kami menemukan (anggota keluarga saya yang lain) di sawah. Ada bekas luka di tubuh mereka dari peluru dan beberapa luka lainnya. Kedua keponakan saya, kepala mereka terpenggal. Yang satu berumur enam tahun dan satu lagi sembilan tahun. Kakak ipar perempuan saya ditembak dengan pistol,” tambahnya.

International Crisis Group (ICG) memperingatkan pada bulan Desember bahwa akar penyebab pemberontakan Rohingya kebrutalan dan kekejaman militer. Solusinya, menurut organisasi tersebut, adalah bekerja untuk mengakhiri diskriminasi terhadap Rohingya dan untuk memperlunak kekerasan oleh militer, yang tentu saja merupakan kebalikan dari apa yang sedang terjadi sekarang.

Rabu lalu, duta besar Inggris untuk PBB, Matthew Rycroft, mengadakan pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas mengenai kekerasan terhadap Rohingya.

Penindasan terus menerus terhadap Rohingya merupakan kegagalan moral kolosal dari pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis, yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Daw Aung San Suu Kyi. Militer tetap memiliki kekuatan yang besar, dan Suu Kyi harus melangkah dengan hati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Tapi tetap saja, itu bukan alasan untuk melontarkan tuduhan konyolnya minggu lalu bahwa kelompok bantuan internasional mendukung pemberontakan, sebuah tuduhan yang menempatkan baik pekerja kemanusiaan dan orang-orang yang bergantung pada mereka dalam bahaya.

Perwakilan hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, Yanghee Lee, mengatakan bahwa dia “kaget” karena adanya pembatasan yang ketat yang diterapkan oleh pemerintahan Aung San Suu Kyi pada kunjungannya ke negara tersebut pada bulan Juli. Pemerintah Myanmar juga menolak memberik visa kepada penyidik PBB yang menyelidiki pelanggaran oleh militer terhadap warga sipil Rohingya, yang secara tidak langsung menghalangi pemantau independen untuk menilai tuduhan pelanggaran berat hak asasi manusia di Rakhine.

Sementara itu, PBB telah meminta Bangladesh untuk tidak mengusir pengungsi Rohingya yang putus asa yang mencapai perbatasannya. India dapat membantu dengan melupakan rencana tanpa belas kasihan untuk mendeportasi orang-orang Rohingya yang telah mengungsi ke sana. Pekan lalu, Paus Fransiskus, yang dijadwalkan untuk mengunjungi Myanmar pada bulan November, mengajukan permohonan untuk “pria dan wanita dengan niat baik” untuk membantu Rohingya dan “memberi mereka hak penuh mereka.” Yang pertama di antaranya adalah Aung San Suu Kyi.


Sumber : The New York TimesThe Telegraph

KOMENTAR
Log In untuk menambahkan komentar
Belum ada komentar
Baca Lainnya